Road Map Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia

Berikut ini adalah roadmap peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia

Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

pasal 2 huruf h

pasal 1 angka 10 dan 11

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah

(10) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (11) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

pasal 9 huruf f

pasal 1 angka 13

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah

pasal 10 ayat 3 huruf f

pasal 4 ayat 2 huruf g

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: (g) menggunakan barang milik negara

pasal 6 ayat 2 huruf f

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan ugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: (f) menggunakan barang milik daerah

pasal 7 ayat 2 huruf q

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang: (q) menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;

pasal 9 ayat 2 huruf q

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang: (q) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

pasal 42 s.d. 49

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006

diganti =====>

PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

diganti =====>

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

PERPRES NO. 11 TAHUN 2008 TATA CARA PENGADAAN, PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH NEGARA

Kepres 70 tahun 2010? Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

PSAP Nomor 05

pasal 3 ayat 2

tentang Akuntansi Persediaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII

Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

PSAP Nomor 07

tentang Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX

PSAP Nomor 08

tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X

PMK / KMK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :01/KM.12/2001 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.06/2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.06/2007 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.06/2007 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.06/2008 Penilaian Barang Milik Negara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.06/2013 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

KMK Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementerian/Lembaga

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

dirubah =====>

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

pasal 15 s.d. 21

Pasal 5 ayat 2 huruf  b

SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah

lampiran 4

Pasal 253 s.d. Pasal 258

SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD

lampiran 8

Pasal 278 s.d. Pasal 282

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD

lampiran 8b

FORMULIR AKUNTANSI BMN

Perdirjen

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 38/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan